Kolom Gerakan Literasi : Arti Penting Nilai Bhineka Tunggal Ika Sebagi Negara Demokrasi I Difa Aditya I SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek
Kolom Gerakan Literasi : Arti Penting Nilai Bhineka Tunggal Ika Sebagi Negara Demokrasi I Difa Aditya I SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek

Kolom Gerakan Literasi : Arti Penting Nilai Bhineka Tunggal Ika Sebagi Negara Demokrasi I Difa Aditya I SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek





           Perbedaan suku, bahasa, agama serta budaya telah terbentuk menjadi satu kesatuan yang utuh yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tersebut berdiri tegak dalam lingkaran persamaan, di bawah naungan satu bendera, yaitu bendera Merah Putih, satu lagu kebangsaan : lagu Indonesia Raya, satu bahasa: Bahasa Indonesia serta satu lambang negara, yakni seekor Garuda yang memiliki azas Pancasila dan dipadu dengan seuntai kalimat bermakna agung “BHINNEKA TUNGGAL IKA” sebagai mottonya atau semboyannya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Bangsa Republik Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang salah satu katanya adalah tunggal. Dan tidak menutup kemungkinan terdapat juga pada bahasa-bahasa daerah lainnya. Orang-orang berpendapat bahwa penggagas semboyan bangsa Indonsia berupaya mencari kalimat yang dianggap merangkum atau mewakili semua bahasa daerah di Indonesia ini. Bhinneka Tunggal Ika sering kali diartikan sebagai “berbeda-beda tetapi tetap satu”.

          Bhinneka Tunggal Ika, jika diterjemahkan kata  perkata, kata Bhinneka berarti “beraneka ragam” , atau dapat pula diartikan sebagai “ berbeda-beda”, kata neka dalam bahasa Sangsekerta berati “macam”, dan menjadi pembentuk kata “Aneka” dalam bahasa Indonesia, kata Tunggal berarti “Satu” dan kata Ika berarti “Itu”. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “ beraneka itu satu “ yang bermakna meskipun beranekaragaman tetapi pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap adalah Satu Kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Negara Republik Indonesia yang terdiri atas beranekaragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan yang terbingkai secara tunggal kedalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkram oleh patung Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Republik Indonesia. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang selanjutnya disempurnakan oleh Presiden Ir. Soekarno dan pemakaiannya diresmikan sebagai lambang Negara Republik Indonesia dalam sidang kabinet Republik Inonesia Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Pengguna lambang Negara diatur dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Lambang Negara Indonesia adalahGaruda Pancasiladengan semboyan Bhinneka Tunggak Ika”, Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ( lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109 dan tambahan lembaran Negara nomor 5035 oleh Menkumham Andi Mutalatta pada tanggal 9 Juli Tahu 2009 di Jakarta). Lambang Negara diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1954.

          Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diterbitkan dan disahkan pada tanggal 9 Juli Tahun 2009  oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhyono. Bendera Negara sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupkan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Repiblik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan kedaulatan negara didalam tatanan pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan merupkan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi dan ketertiban didalam penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Ada berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan termasuk didalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

          Jika merujuk pada esensi atau inti dari motto “Bhinneka Tunggal Ika” yang hakikatnya mengandung nilai-nilai nasionalisme, yaitu persatuan, kesatuan serta kebersamaan untuk satu niat dan tujuan atau visi dan misi, yang dijalin erat oleh persaudaraan. Sudah tentu keberagaman yang terkait dalam “ Bhinneka Tunggal Ika” adalah aset yang paling berharga bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhurnya yakni menata dan membangun bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang  bermartabat, yang mampu berdiri sendiri, adil, makmur, damai dan sentosa.

           Dalam demokrasi Indonesia, yang menginduk pada Pancasila dan berorientasi pada Undang-Undang Dasar 1945, serta mengacu pada musyawarah Mufakat, nuansa kebebasan yang sudah diatur dan dilindungi norma-norma atau etika Kebangsaan telah melahirkan kembali berbagai perbedaan yang kongkrit sebagai bentuk apresiasi dari kedemokrasian  tersebut, seperti partai-partai politik, organissi massa, serta lembaga swadaya masyarakat, dan maraknya keberadaan kelompok, perkumpulan atau organisasi-organisasi, baik yang berada dibidang politik, sosial kemasyarakatan ataupu yang lainnya menunjukkan bukti bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Dalam kehidupan sehari-hari layaknya kita harus bisa mennamkan nilai-ilai yang kerkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, baik itu ada di rumah, di sekolah, ditempat umum dan ditempat lain-lainnya. Contohnya saja dilingkungan sekitar rumah kita sendiri, kita bisa menjumpai orang-orang banyak yang pada umumnya orang-orang tersebut memiliki perbedaan yang khusus. Contohnya beda warna kulitnya, agamanya, sukunya dan lain-lain. Itu merupakan hal yang sudah kita temui dikalangan masyarakat kita sendiri.

          Tetapi bukan karena oang-orang tersebut mempunyai perbedaan , kita harus bisa memilih orang-orang tersebut, harus bisa membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, Itu tidak perlu karena kita sebagai bangsa Indonesia menganut nilai Kebhineka tunggal ikaan yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan seharusnya kita lebih bisa saling menjaga nma baik antra orang yang satu dengan orang yang lainnya, saling menghargai perbedaan orang lain, menghormati kepercayan orang masing-masing, saling tolong-menolong dan membantu sesamasert harus adanya toleransi-toleransi antr sesama manusia yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka dengan itu, kerukunan antar sesama manusi akan tetap baik dengan berjalannya waktu. Dan bukan hanya dilingkungan sekitar rumah kita saja, tetapi cara sikap tersebut dapt kita lakukan atau kita terapkan dimana saja dan  kapan saja.

          Tapi bagaimana mungkin Garuda yang konotasinya melambangkan eksistensi serta perjalanan bangsa Indonesia diera kemerdekaan, bisa mengepakkan sayap dan terbang mengangkasa. Bila Pancasila hanya sebatas ruh yang pasif dalam jasadnya, danBhinneka Tunggal Ika tersebut menjadi penggerak bagi ruh tersebut tidak bergerk dinamis atau tidak  bergerak efektif sesuai inti dari kandung maknanya.

          Dan yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan itu masih berpegang teguh pada hakikat BhinnekaTunggal Ika, dan menjadi keragaman yang harmonis atau selaras dalam demokrasi Indonesia? Apakah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi benang merah atau rangkuman dari norma-norma atau etika Kebangsaan  bangsa Indonesia hanya tinggal semboyan yang bermakna tidak lagi dipahami sebagai wejangan atau petuah untuk memotivasi bagi kehidupan bangsa Indonesia sekarang dan masa depan?

          Dalam hal ini, yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah kesadaran dari setiap individunya untuk bisa mengevaluasi dan merevisi diri sendiri, serta berevolusi untuk sebuah perubahan besar didalam diri individunya atau revolusi diri yang disebut pmbinaan moral dan akhlak . Karena moral dan akhlak merupakan kerangka utama dalam demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila yang disistematiskan oleh Bhinneka Tunggal Ika untuk menerapkan kejujuran dan keadilan dalam kebersamaan, demi menata dan membangun peradaban bangsa Indonesia dalam demokrasi yang berjiwa amanat, amanat dari amanat, amanatoleh amanat, amanat untuk amanat tanpa harus dikotori oleh kebohongan. Sebab kebohongan adalah bentuk pengkhianatan yang tumbuh dari kemiskinan moral dan akhlak yang menjadi titik awal  dari kebobrokan atau kehancuran.Perbedaan kelompok, perbedaan pendapat dan pemikiran yang disebut keberagaman dalam demokrasi Indonesia, bisa menjadi penyakit memetikan yang merongrong bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dan akan menjadi bumerang yang memalukan bagi paham serta kedemokrasiannya. Jika perbedaanya atau keragamannya tersebut telah saling berbenturan dan tidak lagi memprioritaskan kepentingan serta tujuan bersama atas nama persaudaraan seperti yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

          Demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila yang berazas musyawarah mufakat, yang secara harfiah menyimpan makna dari nilai-nilai nasionalisme dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu  kebersamaan yang terikat oleh rasa persaudraan, yang menjadiu manifestasi dari kokohnya persatuan serta keatuan untuk satu tujuan, dimana setiapkeputusan adalah hasil kesepakatan yang intensif dari kebersamaan yang disaring secara jujur dan adil, dan dikembalikan dengan jujur dan adil pula untuk kebersamaan. sikap-sikap yang jelas bertentangan dengan hakikat Bhinneka Tunggal Ika hanya akan membawa demokrasi Indonesia kedalam jurang kebablasan, dimana kedemokrasiannya bukan lagi media atau alat untuk menegakkan nilai-nilai nasionalisme yang menjadi subyek dari satu niat dan tujuan (visi dan misi) yang utuh, tetapi menjadi ajang perseteruan dan menjadi kendaraan untuk memperebut kursi kehormatan atau yang biasa disebut dengan kekuasaan. Dan Pancasila yang menjadi ruh bangsa Indonesia, yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi pola pikir dan tindakan bangsa Indonesia untuk merealisasikan tujuan bersama dalam wadah demokrasi, hanya menjadi obyek yang mandul dalam kedemokrasiaanya.

*Difa Aditya, siswa SMK Muhammadiyh 1 Trenggalek

Your Reactions:

Admin
Ini adalah situs resmi SMK Muhammadiyah 1 Kabupaten Trenggalek. Kami senang dapat hadir di tengah anda, memberikan informasi dan edukasi. Dari Persyarikatan untuk Indonesia.